Siapkan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang

 

KOTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang, akan melakukan patroli pengawasan anti politik uang. Hal itu untuk menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 perihal Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Sumedang Ade Sunarya saat berbincang dengan Sumeks, Senin (8/4) lalu. Menurutnya, kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang akan diawali Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pukul 08.00 di kantor Bawaslu Kabupaten Sumedang. “Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang ini dilakukan secara serentak pada tanggal 14 sampai dengan 16 April 2019,” ujar Ade.

Dikatakan, kegiatan ini adalah kegiatan pencegahan Pelanggaran Pemilu dengan menunjukkan kesiapan Pengawas Pemilu dan sosialisasi menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. “Dalam masa tenang kami pun akan mempublikasikan hasil pemetaan TPS rawan se-Kabupaten Sumedang,” tandasnya.

Disebutkan, kegiatan ini bertujuan untuk menekan praktik politik uang/politik transaksional, mendorong kesadaran masyarakat (civil society) untuk menyuarakan penolakan terhadap politik uang. Jangan sampai terjadi praktik pembelian suara lewat politik transaksional.

Ade menuturkan, ketentuan Pidana Pemilu terkait praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 523 ayat (2) yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00.

“Sementata, untuk Ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00,” tutupnya. (atp)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.