oleh

Sudah 48 Warga Cibeureuyeuh Diperiksa Polisi

SUMEDANG – Pemeriksaan warga Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang di Unit Resum Satreskrim Polres Sumedang, masih terus berlanjut. Hingga kemarin (5/11), kurang lebih sudah ada 48 orang yang dimintai keterangan petugas.

Hal ini, terkait delik aduan Kades Cibeureuyeuh mengenai dugaan pemalsuan surat dan pencemaran nama baik paska rapat terbuka pada 17 September 2019. Dan dari puluhan warga yang dimintai keterangan itu, terdiri juga dari sejumlah ketua RT, BPD serta aparat desa tersebut.

Kasi Pemerintahan Desa Cibeureuyeuh, Dasep Hermawan SPd membenarkan hal itu. Menurutnya, sudah puluhan warga yang dimintai keterangan polisi terkait aduan kades. “Termasuk saya juga, hari ini (kemarin, red) ikut dimintai keterangan. Ada enam orang tadi. Dua stap desa,” katanya kepada Sumeks.

Sebelumnya diberitakan, paska digelarnya rapat terbuka, masyarakat Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang untuk membahas kinerja perangkat desa dan relokasi terdampak tol, berujung pada pelaporan oleh kepala desanya kepada polisi. Pertemuan yang digelar Selasa malam 17 September 2019 lalu di aula desa itu, tak dihadiri kepala desanya.

Sehingga, menghasilkan adanya pembuatan mosi dengan opsi percaya atau tidak percaya lagi terkait kinerja kades. Mosi itu juga, disebarkan ke setiap ketua RT yang ada di desa tersebut, untuk diisi warga.

Pantauan Sumeks, pelaporan oleh kades itu, terkait dugaan pemalsuan surat dan pencemaran nama baik. Pelaporan itu, kini tengah ditangani unit Idik I Sat Reskrim Polres Sumedang. Bahkan, hampir semua warga di RT 03 wilayah RW 02 Desa Cibeureuyeuh, mendapat undangan dari kepolisian untuk dimintai keterangan terkait permasalahan tersebut.

Warga yang akan dimintai keterangan itu, merupakan warga yang ikut menandatangani mosi. Namun, warga yang akan dimintai keterangan, hanya warga dari RT itu saja. Padahal, mosi dengan dua opsi itu, ada juga di RT lainnya dan sudah diisi warga.

Ketua RT 03 Desa Cibeureuyeuh, Dedeh Djuariah membanarkan adanya permasalahan itu. Bahkan, dirinya pun sudah dimintai keterangan tim penyidik terkait masalah itu pada Kamis (10/10/2019) lalu. Dirinya ditanyai terkait adanya pertemuan di aula desa serta terkait mosi yang diisi warga lingkungan RT-nya. “Iya, emak sudah diperiksa di polres. Dimintai keterangan itu,” katanya.

Ketua RT yang akrab disapa warganya Mak Endeh itu mengungkapkan, dirinya sempat ditanyai penyidik, terkait adanya pengisian mosi yang diduga ditandatangani oleh dirinya. Padahal, menurut Dedeh, semua yang mengisi mosi itu, ditandatangani langsung oleh warga di lingkungannya. “Mosi itu ditandatangan langsung oleh warga, tidak memaksa, bahkan ada juga yang tidak mau ngisi, ya emak juga tidak maksa. Itu kan bebas. Tapi katanya emak dilaporkan dan dimintai keterangan ini karena ada dua daftar mosi yang ditandatangani oleh emak,” ujarnya.

Dedeh menambahkan juga, daftar isian mosi di RT-nya, saat itu diambil oleh istri kades yang datang ke rumahnya malam hari. Dengan alasan, hanya ingin melihat mosi yang sudah diisi warganya. “Katanya mau lihat mosi itu. Tapi saat udah lihat sebentar tanpa bilang ke saya dulu, mosi itu dimasukan ke saku celananya sambil bicara buat laporan ke polda, gitu katanya,” ungkap Dedeh.

Adanya permasalahan ini, Dedeh pun sangat menyayangkan. Apalagi, warga RT-nya yang ikut mengisi mosi, mendapat surat panggilan juga untuk dimintai keterangan. “Warga di RT emak dapat undangan panggilan ke polres, itu semua yang ada di daftar mosi. Kalau gini warga jadi resah, kasihan warga saya,” ujarnya.

Dikonfirmasi di kediamannya, Kepala Desa Cibeureuyeuh Totong Juanda, membenarkan pelaporan itu. Dirinya menyatakan, laporan itu memang terkait pemalsuan surat/data dan pencemaran nama baik kepada dirinya. Kades, melaporkan dua permasalahan itu langsung ke Polda Jawa Barat. “Ya, pa kuwu yang mengadakan delik aduan ini ke Polda dan dilimpahkan ke Polres,” katannya, Minggu (13/10/2019).

Menurut kades, permasalahan ini diawali dengan adanya surat undangan rapat terbuka pada tanggal 17 September 2019 untuk membahas kinerja dan kebijakan Pemerintah Desa Cibeureuyeuh dan antisipasi terhadap jalan tol. Saat itu, dirinya pun mendapat undangan namun tidak menghadirinya, lantaran tidak adanya tembusan pihak muspika.

“Jadi ujungnya surat ini, reaksinya mengelabui RT dan RW, memonopoli RT hingga adanya mosi. Kenapa tujuannya ingin rapat tol tapi malah ingin memberhentikan kuwu (dirinya, red). Memberhentikan kuwu itu kan menggelapkan uang atau pidana yang lainnya. Ini kan ujungnya demo dari surat ini. Makanya saya mengajukan delik aduan, RT tidak punya dosa, ini yang membuat surat yang punya dosa,” ujarnya.

Maka dari itu, dirinya hanya melaporkan tiga orang dari permasalahan itu. Sebab, dirinya menilai bahwa hal itu adalah makar. “Pembuat surat, dan dua koordinator aksi itu. Ini kan ketua BPD, kenapa jadi koordinator,” tutur kades sambil menujukkan surat undangan.

Ditanya terkait data mosi yang dilaporkannya, kades disertai istrinya menyatakan, bahwa data itu dijadikannya sebagai barang bukti pemalsuan data. Mereka, mengambilnya dari RT 03. “Kenging datana di RT 02, nyandaknya ku ibu. Jadi ibu RT-na ngasihkeun, ku ibu dicandak, ku ibu dianggo kangge data,” timpal istri kades. (sep/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed