oleh

Tak Miliki Izin Praktek, Tenaga Kesehatan Bisa Kena Sangsi Berat

SUMEDANG – Adanya informasi terkait pemanggilan sejumlah tenaga kesehatan oleh Polda Jawa Barat, dibenarkan salah seorang anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang asal Fraksi PKS Rachmat Djuliadi.

Pemanggilan tersebut dikarenakan, adanya sejumlah tenaga kesehatan yang membuka praktik di rumah tanpa adanya izin dari lembaga atau instansi terkait.

Rachmat menilai, kejadian tersebut merupakan akibat dari kurangnya pengawasan organisasi profesi kesehatan terhadap para anggotanya. Sehingga banyak terjadinya praktik liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang.

“Karena untuk mengurus perizinan itu harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Walaupun dari PTSP nya sudah ada,” ujarnya kepada Sumeks, Senin (02/12).

Rachmat juga menjelaskan, jika para tenaga kesehatan tersebut tidak memiliki izin yang kuat, maka akan terkena sangsi yang berat.

“Dan itu tanggung jawab ada pada organisasi profesi. Karena izin praktek ini memiliki aturan yang ketat,” katanya.

Selain itu, lanjut Rachmat, akibat lemahnya pengawasan tersebut, khawatir akan terjadi adanya tindakan dari tenaga kesehatan yang diluar kompetensinya.

“Jadi gini, perawat betul boleh lakukan praktik, bidan juga sama. Tapi mereka punya standar kompetensi yang tertentu,” jelasnya.

Namun demikian, Rachmat juga menilai jika tidak seharusnya permasalahan tersebut langsung ditangani oleh pihak kepolisian.

Menurutnya, lembaga yang harus menangani kasus tersebut seharusnya cukup dari pihak organisasi profesi terlebih dahulu.

“Harusnya pihak kepolisian bekerjasama dengan organisasi profesi terlebih dahulu. Kalau sudah ada Malpraktek, baru ditangani pihak polisi,” tuturnya.

Sementara itu, jumlah organisasi profesi kesehatan yang ada di Kabupaten Sumedang, berjumlah sekitar 12 organisasi. Sedangkan Perawat dan Bidan merupakan dua organisasi yang memiliki keanggotaan paling banyak diantara organisasi lainnya.

“Untuk perawat saja ada sekitar 800 orang. Tapi tidak semuanya yang buka praktek. Dan ketika yang buka praktek tapi tidak berizin, yang harus dipertanyakan itu menurut saya organisasi profesinya,” tuturnya. (bay)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed