oleh

Tak Terima Hasil Seleksi, Timses Edi Datangi Panitia

SUMEDANG– Tak terima hasil seleksi Pilkades yang dilakukan tim seleksi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang, tim sukses bakal calon kepala desa Cipacing Kecamatan Jatinangor, Edi Supriadi mendatangi sekretariat Panitia Pilkades Cipacing, kemarin.

Sebanyak 100 warga berorasi dengan menggunakan pengeras suara dan karton bertuliskan kekecewaan terhadap Panitia Pilkades, dan Tim Seleksi dari Unsap. Mereka tak terima jagoannya mendapatkan rangking rendah padahal menurut mereka Edi Supriadi merupakan calon yang diharapkan masyarakat.

“Maksud kedatangan kami itu untuk menanyakan sejauh mana keterbukaan panitia dan timsel atas nilai yang diberikan. Jangan sampai isu liar ini bahwa seakan akan, calon kami gugur. Padahal pihak Unsap hanya memberikan nilai dan rekomendasi kepada panitia untuk mempertimbangkan para calon ini,” kata Ketua Tim Sukses Calon Kades Edi Supriadi, Ahmad Sugiandri alias Ustad Aden kepada wartawan, kemarin.

Selain itu, kata Ustad Aden, pihaknya merasa keberatan atas hasil seleksi yang dilakukan Unsap. Pertama terkait nilai tes tulisan Calkades Edi memperoleh peringkat tiga. Sementara tes lisan memang jelek. Nah, apakah nilai tulis tidak bisa membantu nilai lisan?

Berdasarkan surat hasil seleksi administrasi oleh Unsap, kata Aden,  hasil itu hanya untuk bahan pertimbangan bagi panitia Pilkades Cipacing, bukan menggugurkan salah satu calon. Jadi tolong berikan klarifikasi ke masyarakat terkait hasil seleksi itu. Jangan sampai isu diluar calon Edi sudah gugur.

Aden pun merujuk pada UU Nomor 6 tahun 2014, bahwa jumlah calon Kades tidak dibatasi. Tapi memang terkendala Perda Sumedang yang membatasi jumlah calon kades maksimal lima.

“Melihat kriteria calon kades harus dari berbagai aspek. Seperti treck record, apakah baik atau benar. Yang tahu calon kades itu adalah warga masyarakat itu sendiri, bukan pihak kampus,” katanya.

Aden pun menjelaskan, jika pencalonan Kades dibatasi, artinya ada hak warga negara yang dirampas yakni tidak bisa dipilih atau ikut serta dalam kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa. Padahal, UU menjamin setiap warga negara boleh dipilih dan memilih.

“Kami melihat, calon kades Edi pernah jadi calon kades (tahun 2015) dan itu lolos meski tidak menang. Kemudian, dilihat dari dukungan penduduk, hampir dua dusun mendukung pak Edi menjadi calon kades. Nah ini terbantahkan oleh aturan Perda dan hasil seleksi. Jelas tidak manusiawi,” katanya.

Dia pun mempertanyakan ketegasan panitia yang membiarkan  adanya kejanggalan di calon lain. Semisal ada salah satu calon yang bertemu dengan Anggota DPRD Sumedang, sesaat sebelum seleksi. Kemudian, ada salah satu calon yang berangkat tidak bersama calon lain. Padahal, pemberangkatan seleksi harus bersama sama didampingi panitia Pilkades.

Aden didampingi Ustad Jaka menambahkan opsi lain ke panitia, agar tidak terjadi kekisruhan, diantaranya mengadakan seleksi lagi di sini, atau bisa semua calon diloloskan. Karena di UU tidak dibatasi jumlah calon lima.

“Seandainya panitia tidak ada kesepakatan, kita ancam demo ke Sumedang dengan jumlah massa yang lebih besar. Ini demi menjaga keadilan dan hak untuk dipilih,” katanya.

Sementara itu Ketua Panitia Pilkades Cipacing, Didi Rohadi mengatakan tidak masalah sebagian simpatisan melakukan unjuk rasa. Sebab itu diatur undang undang dan menjadi hak demokrasi warga. Hanya saja, dia keberatan jika tujuan demo itu panitia Pilkades. Sebab, yang memberikan nilai hasil seleksi adalah tim seleksi dari Unsap.

Meskipun secara tahapan, panitia belum menetapkan calon, namun salah satu timses ketakutan jika calonnya gugur gara gara hasil seleksi. Dia pun memastikan, bahwa penetapan calon kades akan ditetapkan pada 22 Januari sekaligus penetapan nomor urut.

“Terkait keberatan hasil seleksi, silahkan komplen ke timsel. Kami tidak ada kewenangan dalam hal itu. Adapun, karena di Perda, calon kades yang lebih dari lima harus diseleksi, maka kami akan mengikuti itu apapun resikonya sesuai amanat Perda,” katanya.

Dia pun menampik jika ada pembiaran kepada calon lain terkait pelanggaran kampanye. Misalnya, memasang foto sebelum waktunya, berangkat seleksi tidak bersama sama calon lain, dan datang ke anggota dewan sebelum seleksi.

“Semua laporan itu, sudah kami tindak dan kami sudah berikan teguran dengan Surat Peringatan. Jadi terkait masalah masalah pelanggaran kampanye, kami sudah tindak sesuai kewenangan kami,” katanya.

Terkait aksi unjuk rasa ini, panitia akan memfasilitasi ke Timsel di Unsap untuk melakukan audiensi di Kampus Unsap pada Jumat (17 Januari 2020) jam 09.00. Apapun keputusan terkait hasil seleksi selanjutnya diserahkan ke pihak akademisi.

“Kalau jumlah calon tetap maksimal lima. Kami hanya akan patut pada aturan, apapun resikonya, kalau di Perda lima, ya lima, tidak boleh lebih dari lima. Kecuali ada yang mengundurkan diri jadi empat atau tiga orang,” tandasnya. (imn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed