Tim Saber Pungli Ingatkan Panitia PPDB

Peliput/Editor: Asep Nurdin/Iman Nurman

Tim Saber Pungli Ingatkan Panitia PPDB

PENDAFTARAN SISWA: Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sedang melayani peserta didik baru di salah satu sekolah di Kabupaten Sumedang, kemarin. (DOK ENGKOS/JABAR EKSPRES)

SUMEDANG – Tim Saber Pungli (Sapu Bersih) Kabupaten Sumedang peringatkan panitia Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di setiap sekolah di Sumedang untuk tidak bertindak macam-macam pada pelaksanaan PPDB tahun ini. Sebab, proses PPDB pada umumnya rentan terjadinya praktek pungutan liar (Pungli). “Jangan main-main dengan Pungli jika tak mau berurusan dengan hukum,” kata Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten Sumedang, Komisaris Rendra Okta yang juga Wakapolres Sumedang.

Dia menyebutkan, meski pada pelaksanaan PPDB tahun ini belum ada laporan praktek pungutan liar yang dilakukan panitia, namun pihaknya memiliki kewajiban untuk terus mengingatkan. “Kami belum ada gambaran (adanya pungli) dari data petugas. Tapi petugas kami terus melakukan pemantauan. Memang sementara data (pungli) belum punya karena belum adanya laporan dari petugas kami,” ujar Rendra, kepada Jabar Ekspres, kemarin (12/7).

Terkait dugaan indikasi dan kerawanan pungli pada proses PPDB, Rendra enggan berspekulasi. Pandanganya, indikasi kerawanan itu belum pernah terjadi di Sumedang. Sejauh ini, pihaknya belum mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pungli pada proses PPDB. “Kami belum terima laporan itu,” tegasnya.

Pada prinsipnya, lanjut dia, indikasi rawan pungli bisa terjadi pada proses PPDB atau pada semua aspek. Tapi untuk memastikannya pihaknya perlu kepastian dengan jalan melakukan kajian terhadap proses-proses tersebut. Rendra menambahkan, pada PPDB ini,  petugas saber pungli terus mengikuti prosesnya. Bahkan dia mengimbau pada semua pihak, agar proses PPDB  berjalan berdasarkan aturan yang dikeluarkan di dinas pendidikan.

Diharapkan pula Jangan ada upaya upaya melakukan hal yang sekiranya menjatuhkan kredibilitas dari panitia PPDB tersebut. “Kalau ada indikasi (pungli) akan kami tindak. Kalau ada, nanti kami akan mendalami dengan kejaksaan apakah masuk tindakan korupsi atau tidak. Kemudian penindakannya perlu tindakan pidana atau hanya teguran dan pembinaan,” paparnya. (nur)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js