Tindak Tegas Pelaku Pungli

Tindak Tegas Pelaku Pungli

BERI KETERANGAN: Sekdis Pendidikan Kabupaten Sumedang, Unep Hidayat saat memberikan keterangan pers terkait dugaan adanya Pungutan liar terhadap guru honorer. (ASEP NURDIN/SUMEKS)

PEWARTA: ASEP NURDIN/IGUN/SUMEKS


KOTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang memastikan pihaknya tidak melakukan pungutan sepeser pun terhadap guru yang masuk Honor Daerah (Honda), apalagi yang berstatus honorer.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Disdik Kabupaten Sumedang, Unep Hidayat, menyikapi adanya keluhan dari sejumlah guru honorer di media sosial Facebook. Bahkan pihaknya akan bertindak tegas, jika ada oknum dari Disdik Sumedang yang melakukan Pungli.

”Kalaupun ada oknum Dinas Pendidikan, baik di kabupaten atau di kecamatan terbukti menerima uang sogokan, tidak segan – segan saya akan tindak tegas,” kata Unep Hidayat saat ditemui Sumeks di ruang kerjanya, Selasa (9/4).

Menurut pendapatnya apa yang dilakukan oknum tersebut dinilai sangat kurang ajar. “Cing atuh, sing kira-kira. Dengan honor yang sangat tidak manusiawi itu, lantas harus dimintai sejumlah uang, dari mana datangnya itu perintah?” ujarnya balik bertanya.

Dengan tegas Unep memastikan tidak mungkin pihaknya berbuat seperti itu. Justru selama ini sebut dia, Dinas Pendidikan terus mengupayakan semua guru honorer, untuk mendapatkan Honda.

”Haram bagi kami, untuk menerima uang keringat mereka. Dan kami tidak memerintahkan seperti itu,” tandasnya.

Bahkan menurut Unep, pelaku yang memungut uang dari tenaga honorer, merupakan oknum yang sengaja ingin mencoreng mana baik Dinas Pendidikan.

”Kalaupun ada oknum ASN atau pejabat yang berlaku demikian, akan kita tumpas habis,” jelasnya.

Sementara itu, karena di sejumlah komentar di media sosial itu mengaitkan dengan Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) Kabupaten Sumedang. Menanggapi hal itu Ketua FKTH, Nanang Supriatna mengatakan, dari hasil informasi yang dia dapat di lapangan, pihaknya tidak menemukan praktek Pungli.

Apalagi untuk mendapatkan intensif honorer harus mengeluarkan sejumlah uang yang jumlahnya jauh lebih besar dari uang yang akan didapatkannya itu.

”Secara logika, masa untuk mendapatkan uang Rp 375 Ribu, honorer harus mengeluarkan uang Rp 1,5 Juta,” ungkapnya.

Adapun uang yang dibebankan kepada guru honorer selama ini sebut dia, hanya sebesar Rp 15 Ribu perbulan. Itu pun diperuntukkan untuk BPJS yang bersangkutan.

”Dan itupun sifatnya tidak memaksa. Bahkan keikutsertaannya pun diketahui kepala sekolah yang bersangkutan, dan melalui pernyataan tertulis,” ucapnya.

Sejauh ini Nanang mengaku, pihaknya belum pernah bertemu dengan guru honorer yang diduga menjadi korban praktek Pungli tersebut.

”Saya berusaha mencari guru tersebut, untuk menanyakan kebenarannya,” paparnya.

Ditegaskan Nanang, jika pun memang benar terjadi, kemungkinan kata dia, ada kesalahan informasi ke pihak yang bersangkutan.

”Andai saja kepala sekolahnya keliru dalam menyampaikan informasi, seharusnya klarifikasi kembali, agar tidak terjadi seperti sekarang ini,” katanya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Herman Suryatman pun meminta pada guru honorer yang berkeluh kesah di media sosial itu untuk menyampaikan data konkrit. Pihaknya pun akan segera menindaklanjuti ke Inspektorat. (nur/ign)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.