Warga Blokir Akses Proyek Tol Cisumdawu

Warga Blokir Akses Proyek Tol Cisumdawu

TIDAK PUAS: Warga yang merasa dirugikan pembangungan Tol Cisumdawu, memblokir akses menuju proyek tersebut, di blok Sabagi Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Sabtu (17/10) lalu. (MUHAMAD IQBAL/JATEKS)

Peliput/Editor: iqbal nugraha/handri s budiman

KOTA – Ratusan warga terdampak Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), memblokir akses masuk ke areal proyek tol di Dusun Sabagi, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Sabtu (17/10). Aksi ini dilakukan, sebagai bentuk protes karena aspirasi warga tak kunjung didengar pemerintah.

Sempat terjadi adu mulut dan ketegangan antara warga dengan petugas keamanan proyek tol. Pasalnya, warga yang geram, menghadang alat berat memasuki areal proyek tol. Selain itu, dipasang pula patok pembatas dengan tujuan agar proyek tol dihentikan.

Aksi warga ini bukan tanpa alasan jelas. Sebab, mereka menuntut pemerintah terlebih dahulu membayar ganti rugi atas lahan warga yang terlewati jalan tol.

Anis (38), warga Dusun Sabagi 1, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan mengaku, saat proses pembayaran uang ganti rugi tol pada 2010 lalu, dari lahan seluas 300 bata miliknya, pemerintah melalui P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dan tim 7 bentukan desa, baru memberi ganti rugi sebesar Rp 123 juta. Dengan asumsi, Rp 1 juta/bata. Padahal, harga tanah saat itu Rp 5 juta/bata.

“Waktu pembayaran tahun 2010 itu, warga pun dipaksa, diintimidasi dan diancam pihak P2T dan Tim 7. Sehingga, mau tidak mau harus menerima uang ganti rugi Rp 1 juta/bata. Dari luas lahan 300 bata yang saya miliki, baru dibayar seluas 123 bata, karena katanya lahan yang terpakai hanya seluas itu. Tapi faktanya, seluruh lahan seluas 300 bata ikut digaruk,” ujar Anis saat ditemui di lokasi proyek tol, dan diamini warga lainnya.
Sebelumnya, terang Anis, saat akan menjual tanah, ia dan warga lainnya yang dikumpulkan di Kantor Desa Ciherang. Namun, saat itu warga diancam akan tetap kehilangan tanahnya meski tidak mau menjualnya. Dan, untuk harga jual lahan, ditentukan sepihak tim tujuh.

“Warga ditakut-takuti, kalau tidak dikasihkan maka tanah hilang uang hilang. Bahkan, katanya juga akan dibawa ke meja hijau (pengadilan, red). Disitu juga ada kepala desa, Pak Yosep, tapi tidak membantu kami,” ujarnya.
Senada, Iding (60), warga RT 19/05 Desa Pamekaran Kecamatan Rancakalong mengungkapkan, dari total lahan 100 bata miliknya, pemerintah baru membayar Rp17,5 juta. Karena, kata dia, lahan yang akan dibebaskan hanya 17 bata.
“Waktu pembayaran itu, kami diintimidasi harus menerima uang ganti rugi sebesar itu. Kata P2T dan Tim 7 dulu, kalau tidak mau menerima ganti rugi, saat itu warga akan diseret ke meja hijau (pengadilan, red). Katanya lagi, kalau tak dijual, tanah hilang, uang hilang,” sebutnya.

Adanya ancaman tersebut, kata dia, warga terpaksa menerima uang ganti rugi sepihak. Namun, ketika proyek pembangunannya berlangsung, semua lahan milik warga yang belum dibayar pemerintah, kenyataannya terkena proyek tol.

“Sudah beberapa kali, kami warga di sini protes, demo, dan segala cara kami lakukan untuk menuntut hak-hak kami dipenuhi pemerintah. Tapi kenyataannya, sampai sekarang sudah lima tahun, pemerintah tak kunjung menggubris malah seenaknya terus melangsungkan proyek,” tuturnya.

Adanya aksi pemblokiran tersebut, harap dia, pemerintah mendengar aspirasi warga dan menghentikan sementara proyek tol, sebelum segala persoalan terkait pembayaran ganti rugi dipenuhi pemerintah.

“Kami tidak menolak program pemerintah, silakan saja bangun tol, tapi hak kami penuhi dulu atuh, pemerintah zalim ke rakyatnya, jangan sampai lahan milik warga terlewat dan tidak diganti rugi,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak proyek tol karena yang berkepentingan tidak ada di tempat.(iqi)

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.