Warga Pertanyakan Kejelasan Bendungan Cipanas

Peliput/Editor: sobar bahtiar/usep adhiwihanda

Warga Pertanyakan Kejelasan Bendungan Cipanas

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumedang, Dadang Romansah. (SOBAR BAHTIAR/SUMEKS)

KOTA – Rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat, membangun Bendungan Cipanas di Kecamatan Buahdua, dipertanyakan masyarakat sekitar. Bahkan, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumedang, Dadang Romansah, menyatakan bahwa pihak DPRD Kabupaten Sumedang, sebelumnya telah meminta pihak terkait di provinsi agar melibatkan DPRD dalam rencana pembangunan Bendungan Cipanas.

“Memang, secara teknis untuk pengukuran lahan kewenangannya ada di Badan Pertanahn Nasional (BPN) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung. Tetapi, alangkah lebih baik ada konfirmasi ke kami juga. Tapi hingga saat ini, belum ada konfirmasi langsung baik dari BBWS ataupun BPN kepada kami di DPRD,” ujarnya kepada Sumeks, kemarin (5/6).

Dadang menerangkan, jika Bendungan Cipanas, diproyeksikan untuk mengairi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), yang ada di Kabupaten Majalengka. “Manfaat langsung bagi Sumedang, kawasan itu nantinya jadi lokasi objek wisata baru di Sumedang,” tutur Dadang.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Desa Cibubuan, Kecamatan Conggeang, Supriadi (56) mengatakan, Bendungan Cipanas yang akan menggenani tiga desa di Kecamatan Conggeang, yakni Desa Cibubuan, Desa Karanglayung, dan Desa Ungkal ini, sebelumnya tak pernah disosialisasikan secara jelas kepada masyarakat, khususnya yang akan terdampak pembangunannya.

“Sudah sebulan ini ada yang datang dari provinsi mengatasnamakan Sekda Jabar. Mereka datang ke desa minta didampingi untuk melakukan pengukuran lahan untuk kepentingan pembangunan Bendungan Cipanas,” tuturnya.

Bagi pemilik lahan, kata dia, rencana ini sangat dinanti karena pemerintah menjanjikan kompensasi ganti rugi lahan yang besar, Rp700 ribu hingga Rp 800 ribu perbata. Namun, bagi warga yang bermata pencaharian sebagai buruh tani, mulai waswas dengan adanya rencana ini.

“Bagi pemilik tanah, tentunya senang karena mereka akan menerima uang ganti rugi, meski belum ada kepastian kapan lahan mereka itu akan dibayar. Ini juga sebenarnya, harus ada kejelasan dari pemerintah, kepastian akan dibayarnya kapan dan berapa kompensasi pasti yang akan diterima oleh pemilik lahan. Dan bagi mayoritas buruh tani, dengan adanya rencana ini tentu sangat merugikan, karena akan menghilangkan lahan atau ladang bagi mata pencaharian mereka,” jelasnya.

Selain itu, warga juga mempertanyakan manfaat apa yang akan diterima Kabupaten Sumedang, dengan adanya Bendungan Cipanas tersebut.

“Realistis saja, apa manfaatnya Bendungan Cipanas ini buat Sumedang? Ini belum jelas. Seperti Waduk Jatigede saja, tidak ada manfaat secara langsung yang diterima Sumedang, dampaknya saja yang jelas terasa mah. Apalagi dampak pada cuaca, dengan adanya Jatigede sekarang, Sumedang cuacanya panasnya jadi ekstrim, apalagi nanti kalau Bendungan Cipanas ini jadi,” sebutnya.

Supriadi menyayangkan, hingga saat ini belum ada dari pihak Pemkab Sumedang, yang turun ke bawah untuk menjelaskan secara rinci, tentang rencana pembangunan Bendungan Cipanas ini.

“Baru ada dari provinsi. Itu pun yang datang hanya mengukur lahan saja. Dari Pemkab Sumedang maupun DPRD Sumedang belum ada yang datang, ini pula yang membuat kami khawatir dan mempertanyakan kejelasan terkait rencana pembangunan ini,” tuturnya menambahkan. (bay)

Komentar

One Response to "Warga Pertanyakan Kejelasan Bendungan Cipanas"

  1. Nanang  5 Januari 2018 at 11:54 PM

    Sebagai masyarakat pemilik lahan kami keberatan dengan anggaran harga yg cuma 700_800 RB /bata ..lahan kami akan hilang tidak cukup untuk memindahkan lahan ke lokasi lain…kami mohon pemerintah mengkaji dengan cermat…jngn merugikan ksebelah pihak…

    Balas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.