oleh

Warga Sumedang Kecewa Iuran BPJS Kesehatan Tak Turun

Putusan MA Sudah Membatalkan Tarif Baru

SUMEDANGEKSPRES.COM – Harapan peserta BPJS Kesehatan kembali pada iuran lama, nyatanya belum bisa terwujud. Meski Mahkamah Agung sudah membatalkan kenaikan iuran, nyatanya pemerintah dan BPJS tetap bergeming dengan dalih belum mendapat salinan resmi dari MA.

Kekecewaan pun diungkapkan Yuli, keluarga peserta BPJS Kesehatan mandiri. Padahal, sebelumnya dia dan keluarga cukup senang atas pembatalan oleh MA itu. Yakni Rp 25.500 kelas III, untuk Kelas II sebesar Rp.51.000 dan Kelas I sebesar Rp.80.000.

“Hari ini (kemarin, red) keluarga kami harus bayar Rp 42.000 per jiwa. Pemerintah ternyata hanya bisa mempermainkan rakyat saja,” ketus Yuli.

Hal senada diungkapkan Heri. Untuk keluarganya, dia harus merogoh uang Rp 130 ribuan untuk tiga orang. Padahal sebelumnya hanya Rp 79 ribu.

Terlebih pada musim korona ini, harusnya kata dia, pemerintah peka dengan kondisi rakyatnya. Kalau alasan birokrasi, presiden sendiri kan inginnya birokrasi yang tidak ribet

“Keputusan MA sudah jelas. Semua rakyat Indonesia sudah tahu. Tapi mengapa hanya alasan belum ada surat resmi dari MA, hingga kini iuran BPJS tidak turun lagi, aneh memang negara ini,” ketus Heri.

Sementara itu, dikonfirmasi Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumedang, Erik Rachmat Setiana menyebutkan, pemerintah belum menerima salinan Putusan MA dimaksud.

“Pemerintah dan BPJS Kesehatan menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Agung, terkait dengan dikabulkannya judicial review Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019,” katanya kepada Sumeks melalui aplikas WhatsApp, Rabu (1/4).

Sebagaimana diatur dalam Perpres 82/2018, waktu pemberlakuannya akan disesuaikan dengan putusan MA. “Mengetahui dan memahami detil amar putusan terkait judicial review tersebut sangatlah penting, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya,” terang Erik

Pemerintah dan BPJS Kesehatan akan dapat menghitung dampak dari putusan tersebut, termasuk implikasi keuangan. “Dapat kami sampaikan, BPJS Kesehatan merupakan bagian dari keseluruhan ekosistem pemerintahan,” ujarnya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed