oleh

Warga Tuntut Pembayaran Lahan Tol

Sisa 200 Bidang, Akan Lapor ke KPK

SUMEDANGEKSPRES.COM – Sejumlah warga Desa Licin Kecamatan Cimalaka terdampak Tol Cisumdawu, menuntut keadilan dari pihak yang mempunyai kebijakan terkait pembebasan Tol Cisumdawu. Sabtu (11/7) lalu, mereka mendatangi Kantor Desa Licin untuk mempertanyakan kelanjutan proses pembayaran lahan yang belum dibayar hingga saat ini.

Ketua Paguyuban Masyarakat Terdampak Tol Cisumsawu di Desa Licin, Nuryadi mengatakan, pembayaran pembebasan Tol Cisumdawu sudah 8 bulan belum ada kejelasan. Serta, tidak ada klarifikasi kepada warga dari pihak pihak terkait.

“Kami datang kesini karena pada intinya masyarakat tidak ada yang mengurus dan memfasilitasi dari pihak pemerintah Desa Licin,” ujarnya.

Dikatakan, sampai akhir Juni 2020, proses pembayaran pembebasan lahan tol belum ada tindak lanjut. Warga yang terkena dampak dan belum dibayar tersebut, memohon kepada pihak desa untuk membantu proses pembebasan lahan.

“Karena PPK berjanji di awal Juli 2020 akan ada pencairan, pada kenyataanya sudah tanggal 11 Juli tidak ada kejelasan realisasi. Makanya warga menuntut dan mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi dan kapan bisa dicairkan,” tegasnya.

Dikatakan, luas tanah yang belum dibebaskan di Desa Licin sendiri sebanyak 200 bidang lebih. Semua itu belum mendapatkan pembayaran pembebasan lahan untul Tol Cisumdawu. “Mereka beralasan kebijakan dari PPK lahan belum turun untuk penandatanganan pencairan SK ke CKJT,” jelasnya.

Baca Juga :

YBM PLN UP3 Sumedang salurkan bantuan penyambungan listrik ke madrasah

Nuryadi menegaskan, warga meminta dan menuntut pembayaran segera dilakukan sesuai hak. Yang komplain dan keliru, datanya segera diluruskan. “Kami sangat menyayangkan dari pihak pemerintah desa belum pernah ada satupun yang menyentuh ke posisi lapangan, karena mungkin ada yang harus dibenahi,” tegasnya.

Dijelaskan, berbagai langkah sudah dilakukan warga untuk menuntut haknya. Warga banyak yang mengurus masing-masing, kemudian pernah melakukan aksi ke CKJT sebanyak satu kali.

“Kami seperti di bola pingpong sehingga kami membentuk paguyuban masyarakat untuk maju menuntut haknya. Kami juga telah berkeluh kesah terkait data yang tidak sesuai ke BPN dan Perkim. Kini, katanya datanya sudah selesai, namun setelah dipantau justru permasalahan menumpuk di PPK,” ujarnya.

Nuryadi mengatakan, warga yang belum dibayar lahannya telah bermusyawarah dan sepakat akan maju terus menuntut haknya. Pihaknya akan melaporkan ke setiap instansi yang terkait dengan pembebasan lahan tol. Mulai dari pelaksana hingga ke pusat. Bahkan, pihaknya juga sedang mempersiapkan berkas untuk melakukan laporan ke KPK.

“Masyarakat membawa misi ini bukan menuntut harga yang lebih seperti yang diberitakan. Kami tidak neko neko, hanya meminta keadilan. Kalau pun ada bocoran keatas sedang ada pembenahan pembayaran atau minta harga yang tinggi sebenarnya itu tidak terjadi di masyarakat. Makanya, masyarakat pun berani melangkah kemana pun dengan membawa data data yang asli dan bersih,” pungkasnya. (atp)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed