oleh

Warson: PDAM Ini Pangkal Permasalahanya Over Load karyawan

SUMEDANG –  Carut – marutnya permasalahan di tubuh PDAM Tirta Medal, mendapatkan perhatian serius dari   DPRD Sumedang.

Komisi ll DPRD Kabupaten Sumedang telah melakukan pengawasan ke Bagian Ekonomi Setda Pemkab.

“Sebelumnya, Asisten Pembangunan sudah melakukan penelitian dengan tim independen, yakni Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad,” kata Ketua Komisi ll, Warson, saat ditemui Sumeks di ruang kerjanya, Senin (6/1).

Kata dia, hasil dari penelitian itu,  over load (kelebihan) karyawan menjadi pangkal pokok permasalahan.  “Idealnya berapa sih? Kan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Keadaan saat ini, lebih besar pasak dari pada tiang ,” katanya.

Dengan kelebihan karyawan itu, PDAM harus melakukan rasionalisasi karyawan.  “Karyawan tetap dan honorer saat ini sekitar 500 an lebih,” katanya.

Dijelaskan, idealnya satu orang karyawan harus melayani 100 pelanggan atau dalam istilah PDAM disebut Sambungan Langsung (SL).  “Dengan jumlah pelanggan yang ada saat ini, seharusnya karyawan PDAM sekitar 250 orang,” katanya.

Sementara terkait masalah rasionalisasi, pihaknya juga memiliki tanggung jawab besar, terhadap nasib para karyawan.  “Tidak asal main pecat begitu saja, tapi bagai mana caranya mereka harus dikaryakan,” ujarnya.

Artinya, bahwa karyawan memiliki potensi dan kapasitas untuk dikaryakan.  “Nanti juga akan ada uji kompetensi. Bahkan saya menyarankan, yang menilainya tim independen saja, jangan orang dalam,” ungkapnya.

Kendala selanjutnya, keterbatasan sumber mata air.  “Masalah ini, banyak dikeluhkan masyarakat, sebagai pelanggan PDAM, sehingga sistem penggiliran distribusi, acap kali membebani konsumen,” ujarnya.

Terlebih  musim penghujan seperti sekarang ini, pelanggan mengeluhkan buruknya kualitas air. “Itu terjadi di kawasan perkotaan,” ucapnya.

Pemda sudah melakukan  pembenahan, pada tahun lalu, agar kedepannya PDAM bisa menjadi lebih baik.  “Ini perusahaan daerah yang harus dipertahankan,” katanya.

Baca Juga  Dewan Langsung Sambangi RSUD Cek Kebutuhan APD

Secara terang – terangan Komisi Il menegaskan, masalah tersebut harus segera ditangani bupati dengan pihak terkait, dalam hal ini Asisten Pembangunan. “Terutama masalah dana pensiun yang memang sudah menjadi hak nya mereka,” ujarnya.

Bahkan pihaknya terus – menerus memonitor perkembangan PDAM. “Menangani masalah ini bukan hanya sebatas pengawasan formalitas belaka, tetap kami bersama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membenahi,” katanya. (nur)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed