oleh

Workshop PPK BLUD Puskesmas

KOTA – Bertempat di Aula Pondokan Hanjuang Hegar, Seksi Pengendalian Mutu Bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Selasa (21/6), melaksanakan Workshop Penilaian Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD Puskesmas di Kabupaten Sumedang.

Workshop dibuka Sekda Zaenal Alimin dan dihadiri unsur SKPD yang termasuk Tim Penilai PPK BLUD Kabupaten serta narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Menurut Kasi Pengndalian Mutu Atik Nurhayati, workshop dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang PPK BLUD bagi para Tim Penilai dan Pembina di Kabupaten. “Selain menyamakan persepsi, akan dibahas pula mekanisme penilaian untuk 35 Puskesmas se-Kabupaten Sumedang termasuk menentukan jadwalnya,” ungkap Atik.

Dalam arahannya, Sekda Zaenal Alimin yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Kabupaten menyatakan, perubahan status dari UPTD ke BLUD akan menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pola manajemen Puskesmas.

“Selain sebagai tempat layanan kesehatan masyarakat, Puskesmas akan menjadi lembaga yang profitable yang mampu mengelola keuangan sendiri, punya inovasi dan tematik,” ujarnya.
Ia meminta kepada seluruh anggota tim agar bekerja secara objektif. “Tim Penilai harus hati-hati, selektif dan objektif dalam melakukan penilaian terhadap ke-35 Puskesmas dan 1 unit laboratorium yang nantinya akan dinaikkan statusnya tersebut,” ujarnya.

Meskipun perubahan status menjadi BLUD akan berdampak terhadap dimilikinnya hak otonomi Puskesmas, namun dalam penyelenggaraannya tetap ada unsur pembinaan dan pengawasan dari SKPD induk yaitu Dinas Kesehatan.

Dikatakan Sekda, menjadi BLUD merupakan tantangan bagi pengelola Puskesmas karena harus memiliki SDM dengan kualifikasi khusus sehingga mampu mengatur dan mengelola keuangan serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sendiri. “Tapi jangan sampai melupakan tugas dan fungsi utamanya yaitu memberikan dan menciptakan kepuasan kepada pasien,” tegas Sekda.

Sementara itu, Nani Maryani dari BPKP optimistis bahwa Puskesmas di Sumedang bisa berubah status menjadi BLUD. “Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan sudah melakukan langkah sosialisasi kepada masing-masing Puskesmas sehingga para pengelolanya telah siap untuk memenuhi persyaratan penilaian,” ungkapnya.

Penilaian Puskesmas merupakan tugas berat dan tantangan tersendiri bagi Tim Penilai dan Pembina. “Berdasarkan Permendagri No. 61/2007, dibutuhkan waktu hanya tiga bulan saja mulai pengajuan sampai keluar hasil apakah Puskesmas menjadi BLUD secara penuh, bertahap atau ditolak,” terang Nani.(*/rls)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed